Minta Kejelasan Kasus, FORI Palopo Demo ke Polisi, Ini Penjelasan Wakapolres!

By iRedaksi 29 Okt 2019, 18:23:25 WIB Hukum
Minta Kejelasan Kasus, FORI Palopo Demo ke Polisi, Ini Penjelasan Wakapolres!

PALOPO, IREDAKSI.com -- Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat Indonesia (FORI) Kota Palopo kembali menggelar aksi, Selasa 29 Oktober 2019. Jika sebelumnya mereka menuntut tentang penolakan kenaikan tarif air PDAM, kali ini mereka menuntut sejumlah hal di depan Mapolres Palopo.

Salah satu tuntutannya yaitu tentang kejelasan pengusutan kasus pembubaran massa serta aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok pemuda pada saat mereka melakukan aksi di depan Rujab Sakotae, pada Selasa 2 Juli 2019 lalu.

"Pada saat itu kami melakukan demonstrasi memperjuangkan masyarakat Kota Palopo tentang kenaikan tarif air PDAM, namun pada saat itu sekelompok preman datang untuk membubarkan aksi dan merebut sejumlah alat demonstrasi. Maka dari itu, kami datang di Mapolres Palopo untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut yang sampai saat ini belum selesai," jelas Bangsi Bati, salah satu orator.

Beberapa menit melakukan orasi di depan Mapolres Palopo, para pengunjuk rasa kemudian diterima oleh Wakapolres Kompol Ade Noho dan Kasat Reskrim AKP Ardy Yusuf untuk melakukan audiensi.

Dalam audiensi tersebut, AKP Ardy Yusuf menjelaskan pihak kepolisian bekerja sesuai mekanisme. Pihaknya telah melakukan sejumlah penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan laporan yang diterima. Namun, dirinya menyebutkan laporan yang dilayangkan mahasiswa saat itu hanya pelaporan dugaan penganiayaan yang mana satu orang mahasiswi atas nama Dwi Mega yang disebut menjadi korban.

Saat dilakukan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi independen, termasuk pemilik kios yang ada di lokasi saat itu, polisi tidak menemukan bukti kuat atas dugaan penganiayaan sesuai yang disebutkan pihak pelapor.

"Kami juga sudah melakukan pemanggilan terhadap korban yang menjadi pelapor, namun hingga saat ini belum memenuhi panggilan dengan alasan berada di luar kota," jelas Ardy.

Dirinya meminta kepada para pengunjuk rasa untuk melakukan pelaporan ulang dengan bentuk laporan pembubaran paksa unjukrasa atau menghalang-halangi warga negara untuk menyampaikan hak di muka umum, sesuai yang diatur dalam UU No 9 Tahun 1998.

"Kami kepolisian melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang dilaporkan dan jenis pelaporannya apa. Jika kami melakukan pemeriksaan diluar pelaporan, maka itu sudah menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP)."

Lanjutnya, dirinya menyebutkan hal ini hanya miskomunikasi saja. Pihaknya berkomitmen akan melakukan pemeriksaan lanjutan jika laporan terbarunya sudah diterima.

Hal senada diungkapkan Wakapolres Kompol Ade Noho bahwa ini hanya mis informasi. Pada saat itu Polres Palopo hanya menerima aduan atas nama pribadi karena mengalami luka. Aduan tersebut sudah diproses dengan melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan sejumlah alat bukti video, namun belum ditemukan bukti kuat yang mengarah kepada individu pelaku penganiayaan tersebut.

"Hari ini kita sepakati para pengunjuk rasa untuk membenahi jenis aduannya. Nanti setelah dilakukan pembenahan, maka akan kami lakukan pemeriksaan lanjutan," tegasnya.

Oleh: Wien




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook